Surat Terbuka untuk Kepala Staf Kepresidenan RI - BERITA LAMPUNG | SABURAI ONLINE

BERITA LAMPUNG | SABURAI ONLINE

Portal Berita Sai Bumi Ruwa Jurai

Breaking

Post Top Ad

Minggu, 24 Januari 2021

Surat Terbuka untuk Kepala Staf Kepresidenan RI

 


Surat Terbuka untuk Kepala Staf Kepresidenan RI.

"TOLONG PERJUANGKAN NASIB KAMI JENDERAL (PURN) MOELDOKO"

Kepada
Yth, Bapak Jenderal TNI (Purn) Moeldoko (Kepala Staf Keprisidenan RI)
Di- Jakarta

Assalammualaikum wr wb,
Dengan segala rasa hormat, saya ingin meminta waktu Bapak Kepala Staf Kepresidenan, ditengah kesibukan bapak memikirkan tentang negara kita.

Saya ingin menyampaikan tentang keluhan guru dan tenaga kependidikan honorer non kategori usia 35 tahun ke atas yang kami singkat dengan GTKHNK35+. GTKHNK35+ adalah kelompok yang  menjadi korban memoratorium selama kurang lebih 7 tahun, tapi saat kebijakan memoratorium tersebut dicabut oleh pemerintah dengan dibuka peluang tes besar-besaran CPNS tahun 2018 dan 2019,  GTKHNK35+ masih terdampak imbasnya karena tidak bisa ikut mendaftar tes CPNS tersebut karena dalam PP NO 11/2017 sudah dibatasi umur dengan ketentuan peserta tes CPNS berusia paling tinggi maksimal 35 tahun.

Walaupun pada tahun 2019, presiden pernah mengeluarkan KEPPRES NO 17/2019 untuk kelompok tertentu dan diperbolehkan untuk ikut tes CPNS sampai batas usia 40 tahun termasuk didalamnya dokter dan tenaga ahli, akan tetapi kami GTKHNK35+ tidak termasuk di dalamnya.  Kemudian pada tahun 2019 ketika pemerintah membuka peluang TES ASN PPPK besar-besaran untuk usia 35 tahun ke atas, namun kami honorer non kategori usia 35 ke atas lagi-lagi dibuat kecewa dan menangis, padahal kami sudah mengabdi sebagai hononer belasan tahun puluhan tahun tetapi pemerintah melarang kami untuk mengikuti tes PPPK karena saat itu pemerintah hanya mengakomodir khusus HK2, padahal masa kerja honorer non kategori 35+ hampir sama dengan  HK2 dengan sedikit berbeda bulan saja, namun kami tidak diakomodir dalam peluang tes PPPK tahun 2019.

Jauh lebih miris dan sedih lagi, di saat pemerintah mengumumkan akan menyelesaikan isu permasalahan tenaga  honorer di tahun 2021 dengan membuka kuota 1 juta guru ASN PPPK, tapi kami semakin sedih manakala kami harus bertarung lagi dengan kelompok di luar non kategori 35+ dan kelompok honorer di luar sekolah-sekolah negeri, padahal selama ini kelompok tersebut selalu di perhatikan oleh pemerintah, bahkan pemerintah akan mengakomodir kelompok bukan honorer akan tetapi sudah lulus PPG dan memiliki sertifikat pendidik. Hal tersebut membuat kami bertambah sedih.

Selama kami mengabdi sebagai honorer di sekolah negeri banyak sekali kesulitan-kesulitan yang kami hadapi untuk meng-upgrade ilmu. Kesulitan kami sebagai guru honorer sekolah negeri tidak diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan PPG, walaupun ada peluang untuk pelatihan dan PPG, dalam satu kabupaten hanya beberapa puluh orang saja dari sekolah negeri, sementara guru honorer dari sekolah-sekolah swasta sangat dipermudah. Yang lebih miris lagi, setelah guru honorer sekolah negeri lulus PPG, pemerintah tidak bersedia membayar sertifikasi kepada guru honorer sekolah negeri dengan alibi bahwa sesuai peraturan pemerintah pusat pembayaran sertifikasi guru honorer sekolah negeri dibebankan pada APBD, sehingga guru honorer sekolah ini membutuhkan SK  honorer dari kepala daerah. Sementara kepala daerah tidak berani mengeluarkan SK honor tersebut karena melanggar PP No 48/2005 yang melarang  pemerintah daerah mengangkat tenaga honorer.

Begitu banyak permasalahan honorer di sekolah-sekolah negeri sehingga untuk menyelesaikan permasalahan honorer ini, GTKHNK35+ meminta bapak agar bapak menolong kami menyampaikan pada bapak Presiden Jokowi yang kita hormati tentang keluh kesah GTKHNK35+ ini.

Sehingga bapak Presiden bersedia memberi perhatian dan sedikit kelonggaran kepada GTKHNK35+ dengan cara menerbitkan Keppres PNS untuk seperti Keppres PN yang sudah diberikan pada Bidan PTT Tahun 2018. Semoga Bapak bisa menyampaikan keluhan dan tuntutan kami ini kepada Bapak Presiden Jokowi, karena kami juga sudah didukung  penuh oleh lebih dari 70% Pemerintah Daerah dan dukungan penuh dari komisi X DPR RI dalam RDPU bersama GTHKNK 35+ dan lintas kementerian, KEMENPAN RB, KEMDAGRI, KEMDIKBUD DAN BKN Selaku wakil dari pemerintah pusat. Begitu juga dukungan dari Komisi II DPR RI dalam RDPU yang kesimpulannya akan disampaikan kepada Presiden Jokowi aga diterbitkan Keppres PNS untuk GTKHNK35+.

Terimakasih atas perhatiannya, semoga apa yang kami sampaikan ini diterima dengan baik oleh Bapak Kepala Staf Kepresidenan yang kami hormati, yang setelahnya nanti Bapak sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Dan kemudian, Bapak Presiden mengabulkan permintaan kami untuk mengeluarkan Keppres PNS untuk GTKHNK35+.
Wassalamualaikum

Salam Hormat
H. Nasrullah
(Ketua Umum GTKHNK35+.)

Post Bottom Ad