Rekruitmen PPPK, OUTSOURCING GURU - BERITA LAMPUNG | SABURAI ONLINE

BERITA LAMPUNG | SABURAI ONLINE

Portal Berita Sai Bumi Ruwa Jurai

Breaking

Post Top Ad

Kamis, 21 Januari 2021

Rekruitmen PPPK, OUTSOURCING GURU


Oleh. Defi Meliyan, S. Pd

 Andai Ki Hajar Dewantara berada bersama guru honorer Indonesia saat ini, mungkin tidak begini nasib GTKHNK35+. Semangat bapak pendidikan dengan filosofi ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani hanyalah sebuah slogan saat ini. Guru harus menjadi teladan, menjadi pengguat, semangat dan sebagai pemberdaya menuju kemandirian.  Guru adalah profesi impian setiap murid, karena guru adalah teladan bagi muridnya. Tapi itu dulu, sekarang siapa yang mau jadi guru, status pegawai tidak jelas dan gaji honorer lebih kecil dari buruh. Guru inspiratif selalu menjadi penguat semangat muridnya untuk maju dengan gigih. Itulah guru, meski status tidak jelas gaji pun jauh di bawah UMK, guru harus tampil prima dan super semangat agar bisa memotivasi muridnya, padahal guru harus bekerja tambahan agar bisa bertahan hidup. Guru pemberdaya kemandirian,  inilah yang paling miris, bagaimana guru bisa tut wuri handayani, faktanya guru tidak berdaya pada penguasa kebijakan/regulasi. Dengan ketidak berdayaan ini, mampukah guru mandiri ?


Skema PPPK adalah kado awal tahun bagi GTKHNK35+ di indonesia. Haruskah tertawa atau menangis menerima kado terindah dari pemerintah ini. Mengapa harus PPPK, perbaikan tata keloloa guru atas dasar kajian apa bahwa PPPK ini mampu menyelesaikan tata kelola guru. Mengapa tidak mulai perbaiki saja tata kelola guru PNS yang sudah ada.  Gambar dulu road map guru PNS yang sudah ada saat ini. Buat rekap assesmen  obyektif dan real sesuai fakta lapangan setiap guru PNS dalam satu sekolah agar muncul data kualitas guru. Follow up data fakta ini, mau diapakan guru yang menurun kualitasnya. Lakukan mutasi, rotasi dan refreshing guru antar sekolah sehingga tercipta daya saing untuk memacu kinerja guru PNS.


Kemdikbud harus turun ke sekolah agar bisa melihat bagaimana seorang GTKHNK35+  bisa menjadi guru sekaligus tenaga kependidikan handal dengan tupoksi beban kerja jauh melebihi PNS namun penghargaannya berbanding terbalik dengan PNS.


PPPK untuk penyelesaian isu guru honorer isu utama guru honorer adalah diskriminasi, intervensi dan intimidasi. Diberi status PPPK itu menambah luka psikologis seorang guru honorer.  Guru di kontrak itu adalah bentuk under estimate atas profesi guru sebagai agen perubahan dan pencipta peradaban.


Jepang luluh lantak akibat BOM, kehilangan ribuan SDM, tapi Jepang mampu bangkit dan maju pesat karena gutu. Apakah PPPK apresiasi elegan buat seorang guru.

Reformasi Birokrasi Perubahan sistem ketika sudah tidak sesuai itu adalah sebuah keniscayaan. Akan tetapi harus digaris bawahi disini adalah yang perlu di reformasi adalah birokrasi yang sudah ada (guru PNS) bukan yang baru akan di adakan (GTKHNK35+). Guru PNS yang sudah ada adalah obyek reformasi birokrasi, jadikan mereka pilot project reformasi birokrasi. 


Angkat GTKHNK35+ menjadi PNS dan terapkan reformasi birokrasi itu langsung pada GTKHNK35+ sebagai  bagian dari ASN, bukan mem PPPK-kan GTKHNK35+ berdalih reformasi birokrasi.

 Peningkatan kualitas layanan publik oleh ASN  sudah adakah kajian dari kemdikbud tentang apa yang salah dengan layanan publik oleh ASN yang selama ini diisi oleh guru PNS. Kemerosotan kualitas SDM saat ini adalah andil guru PNS yang tersandera kurikulum yang berubah-berubah dan sangat dipaksakan.


Kemdikbud harus berterima kasih pada kehadiran GTKHNK35+ di semua sekolah negeri yang faktanya sudah membantu dan mengurangi beban kerja guru PNS dan mengisi kekosongan guru meski statusnya non ASN tidak pernah di akui sampai hari ini. Tidak kah ada artinya pengabdian GTKHNK35+ selama belasan hingga puluhan tahun bagi pemerintah, Negara harus hadir secara real dalam masalah honorer ini sesuai amanat UUD 1945.

siapa yang diseleksi PPPK?  belajar tidak berakhir di selembar kertas Ijazah, ilmu tidak terwakili sebatas gelar sarjana, kompetensi tidak bisa di gambarkan dengan selembar sertifikat pendidik. Dunia sepakat bahwa Manusia adalah pembelajar sepanjang hayat. Pengalaman Adalah guru terbaik. Pengalaman tidak di dapat dari bangku sekolah, tapi pengalaman ter-upgrade dalam perjalanan kehidupan. Apakah adil dan memenuhi rasa keadilan,, ketika GTKHNK35+ yang notabene berpengalaman mengajar dan mendidik lebih dari 5 tahun disamakan dengan mahasiswa lulusan PPG hanya karena selembar SERTIFIKAT PENDIDIK.


Kelompok belajar  persiapan seleksi PPPK? atas dasar kajian apakah wacana ini? Mengapa mempersulit proses apresiasi terhadap GTKHNK35+, Mengapa begitu berat negara ini menghargai jasa para pahlawan tanpa tanda jasa ini.


Ada apakah dengan negeri ini yang mati hati nurani, empati dan simpatinya. Lupakah bangsa ini bahwa generasi berusia 20 tahun ke atas dengan berbagai progesi suksesnya adalah buah dari didikan dan ajaran GTKHNK 35+. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tak lupa sejarah dan menghargai pahlawannya. Seleksi PPPK yang dibiayai negara tidak sedikit, apakah hal ini efektif. Dikatakan hak dan kewajiban PPPK sama dengan PNS kecuali dana pensiun, bukankah lebih manusiawi jika langsung melakukan pengangkatan guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun dan sudah berumur diatas 35 tahun keatas melalui Kepres tanpa PNS.


Penulis adalah Guru Honor 20 tahun di SDN 5 Metro selatan, Kota Metro & Wakil Ketua GTKHNK 35+ Nasional.

Post Bottom Ad