Ramai - Ramai Tolak PPPK, GTKHN 35+ Tuntut Kepres CPNS Guru tanpa Test - BERITA LAMPUNG | SABURAI ONLINE

BERITA LAMPUNG | SABURAI ONLINE

Portal Berita Sai Bumi Ruwa Jurai

Breaking

Post Top Ad

Rabu, 13 Januari 2021

Ramai - Ramai Tolak PPPK, GTKHN 35+ Tuntut Kepres CPNS Guru tanpa Test




Jakarta - (13/1/2021) Komisi X DPR - RI melakukan rapat dengar pendapat umum dengan Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KK-ASN), Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori umur 35 tahun keatas (GTKHNK 35), dan PP Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI), rapat dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB. dibuka oleh Ketua Komisi X DPR - RI Syaiful Huda. Adapun agenda acara adalah 1. Menyampaikan aspirasi terkait keberadaan guru dan tenaga kependidikan honorer. 2. Peninjauan kembali regulasi rekruitmen PPPK tahun 2021.

Dalam sambutan pembuka nya Ketua Komisi X DPR - RI menyampaikan ; ada Tiga Hal yang menjadi isu strategis terkait kesejahteraan guru, Pertama skema pengangkatan guru yang tidak sesuai kebutuhan pengangkatan guru., Kedua, pemerataan guru, Ketiga, persoalan dari hulu hingga hilir terkait kompetensi guru, begitu disampaikan ketua komisi X DPR - RI dalam pembukaan rapat melalui Zoom Meeting hari ini (13/1/2021).

Hadir dalam Zoom Meeting tersebut perwakilan dari 34 propinsi pengurus GTKHNK 35+ (Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori umur 35 tahun keatas), se-indonesia.

Tinon Wulandari Ketua GTKHN 35+ dari Propinsi Jawa Tengah menyampaikan, diantaranya ; Rekruitmen satu juta guru menurut pandangan kami para guru honorer, justru akan mengancam nasib kami, jangan kan satu juta guru, kehadiran satu orang PNS ataupun PPPK yang lulus seleksi kemarin pun, justru berdampak "MENDEPAK" keberadaan rekan-rekan kami yang sudah bertahun-tahun tahan banting mengabdi disekolah negeri, yang telah banyak membantu sekolah dan pemerintah pada masa-masa sulit. Akan dikemanakan kami, manakala kebijakan ini betul-betul diterapkan. Kami kehilangan jam mengajar disekolah, sebenarnya juga bukan salah kami, tetapi karena kebijakan  pemerintah yang sering melakukan perombakan kurikulum dan kebijakan linieritas guru dalam mengajar, tetapi mengapa kebijakan itu justru mengorbankan nasib dan masa depan kami sebagai guru honorer.

Disampaikan juga oleh Moh. Saiful Anam Sekretaris GTKHNK 35+ D.I.Yogyakata ; kami mohon kepada bapak Presiden untuk menerbitkan Kepres kepada kami yang sudah berjuang bertahun tahun dengan tanpa kenal lelah dan pengorbanan yang super dahsyat, tutur nya. Honor kami jauh dari upah tukang parkir, tukang bangunan, buruh pabrik, dan lain lain, bahkan ada diantara kami yang hanya menerima honor 100rb satu bulan, dan sudah ada yang berumur diatas 50 tahun dan sudah mengabdi 20 tahun lebih, tambahnya.



Begitu pula disampaikan oleh ketua GTKHNK 35+ DKI. Jakarta Sayudi, S. Pd.I., kami memohon pemerintah pusat mengangkat GTKHN 35 + menjadi PNS tanpa TEST melalui Kepres, bayar gaji UMR bagi tenaga honorer GTKHNK dibawah 35 tahun dan dibayar secara bulanan bagi sekolah negeri yang bersal dari APBN. tutur Sayudi

 Begitupun disampaikan oleh Ketua GTKHNK 35+ dari berbagai propinsi, diantaranya Siti Nurjanah khusyairy ketua Propinsi sulawesi barat, Ketua GTKHNK 35+ Propinsi Jawa Barat Sigid Purwo Nugroho, SH., ketua GTKHNK 35+ Propinsi bangka belitung, Dewi Apriyani, S. Pd., Ketua GTKHNK 35+ dari Propinsi Lampung, Dr. Slamet Riyono., dan propinsi-propinsi lainnya se indonesia, yang rata-rata dari mereka menyuarakan hal yang sama yakni menolak rekruitmen PPPK dan meminta Presiden untuk menerbitkan KEPRES pengangkatan mereka sebagai PNS bagi guru honorer yang sudah diatas 35 tahun keatas, dan memberikan honor minimal UMR untuk guru honor yang berusia dibawah 35 tahun.

Salah satu Angota komisi X DPR RI dapil lampung 1 dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. H. Muhammad Kadafi, SH., MH., menyampaikan bahwa sudah selakyaknya guru yang sudah mengabdi puluhan tahun tidak lagi di test karena selama ini mereka sudah bekerja dan mengabdi puluhan tahun, beliau-beliau bukan mencari pekerjaan tapi sudah menunjukan dedikasinya puluhan tahun untuk mendidik generasi bangsa ini, tidak diragukan lagi patriotisme mereka, pengorbanan mereka, maka sudah selumrahnya teman-teman dari GTKHNK 35 + meminta diangkat sebagai PNS tanpa test. Dan kami meminta kepada pimpinan sidang Dr. H. Abdul Fikri Faqih dan ketua komisi X DPR RI Syaiful Huda untuk menontulensikan dan membuat rekomendasi resmi dari komisi X agar Presiden mempertimbangkan penerbitan KEPRES untuk pengangkatan PNS Guru honorer yang telah berusia 35 tahun keatas, tutur kadafi yang juga mantan Rektor Universitas Malahayati ini.



Diakhir zoom ketua GTKHNK 35 + Pusat Nasrullah, meminta agar komisi X DPR RI membuat rekomendasi tertulis hasil rapat hari ini, dengan mencantumkan persetujuan dan dukungan komisi X DPR RI agar Presiden menerbitkan KEPRES pengangkatan PNS tanpa test  untuk Guru honorer yang telah berusia 35 tahun keatas.

Post Bottom Ad