Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 - BERITA LAMPUNG | SABURAI ONLINE

BERITA LAMPUNG | SABURAI ONLINE

Portal Berita Sai Bumi Ruwa Jurai

Breaking

Post Top Ad

Rabu, 20 Januari 2021

Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035


Jakarta - (20/1/2021)
 Komisi X DPR RI melakukan rapat dengar pendapat umum  (RDPU) dengan, 1. Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M. Pd. Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), 2. Drs. H. Ali Badarudin, SH. MM., Ketua Umum Forum penggelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLPP), 3. Prof. Dr. Ir. Hj. Netti Herawati Ketua Umum Himpunan pendidik & tenaga Kependidikan anak usia dini (HIMPAUDI)., 4. Drs. Gufron Sakaril, MM., Ketua Umum Perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia (PPDI)., 5. Nurhidayati Polaningtyas Bendahara Umum Perkumpulan Orang Tua anak disabilitas (PORTADIN), 6. Drs. H. Asep Syarifudin, M. Si., Ketua Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HPPKI), 7. Anastasia Rima H., Sekjend Asosiasi sekolah rumah dan pendidikan Alternatif Indonesia (ASAH PENA).

RDPU dilaksanakan selasa (19/1/2021), dimulai pukul 10.00-Selesai secara virtual dan fisik. Rapat dipimpin oleh ketua komisi X DPR RI, Syaiful Huda. Hadir dalam RDPU tersebut 25 dari 31 anggota panja Peta Jalan Pendidikan di Indonesia komisi X DPR RI.


Adapun agenda RDPU adalah 1. Kajian konsep Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 Kemendikbud RI. 2. Padangan, kritik, dan saran terhadap peta jalan Pendidikan dalam perspektif Pendidikan informal/non formal dan disabilitas.


Rapat diawali dengan pengantar oleh ketua rapat, dilanjutkan pemaparan dari para pembicara dari berbagai organisasi diatas serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja peta jalan Pendidikan komisi x DPR RI.

berikut adalah risalah notulensi rapat dengar pendapat umum tersebut ;








Dalam RDPU tersebut Muhammad Kadafi Anggota komisi x DPR RI dari dapil lampung 1 menambahkan bahwa butuh solusi kongkrit terkait polemik rekruitmen PPPK dan nasib guru honorer 35+., Apa yang menjadi kegelisahan para guru honorer utamanya yang sudah berumur 35+ butuh jawaban dan kepastian yang cepat, agar tidak menjadi polemik terus menerus, tambah Kapoksi dari F-PKB komisi x DPR RI ini.

Post Bottom Ad