PANDANGAN PP NAHDLATUL ULAMA TERHADAP PETA JALAN PENDIDIKAN KEMENDIKBUD RI 2020-2035. - BERITA LAMPUNG | SABURAI ONLINE

BERITA LAMPUNG | SABURAI ONLINE

Portal Berita Sai Bumi Ruwa Jurai

Breaking

Post Top Ad

Minggu, 24 Januari 2021

PANDANGAN PP NAHDLATUL ULAMA TERHADAP PETA JALAN PENDIDIKAN KEMENDIKBUD RI 2020-2035.

Jakarta, Senin 25 januari 2021.

Diberitakan sebelumnya, komisi x DPR RI melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU), dengan berbagai ormas keagamaan diantaranya PP Nahdlatul Ulama. Untuk meminta masukan dari Ormas keagamaan terhadap Peta Jalan Pendidikan KEMENDIKBUD RI yang sedang digodog oleh Panitia Kerja (PANJA) komisi x DPR RI (12/1/2021).


PP Nahdlatul Ulama memberikan pandangan secara tertulis dalam bentuk uraian sebagaimana berikut ;



Urgensi Peta Jalan Pendidikan

Peta jalan pendidikan merupakan kebutuhan mendasar dalam memastikan arah pendidikan ke depan berjalan dalam kepastian visi dan tujuan. Dengan adanya peta jalan, pendidikan di Indonesia dapat dikawal secara konsisten meskipun terjadi pergantian pengambil kebijakan di bidang pendidikan (Presiden, Menteri Dikbud, Menteri Agama, Pemerintah Daerah, dll). Peta jalan menjadi pengikat para pengambil kebijakan, terutama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam setiap kepemimpinannya hingga target peta jalan dibangun, yaitu tahun 2045. Dengan adanya peta jalan pendidikan, pembangunan di bidang pendidikan dapat lebih terarah dan menghasilkan capaian yang signifikan, berkeadilan, dan merata.

Peta jalan pendidikan harus merujuk pada peraturan perundangan yang 

berlaku sejumlah dokumen terkait, terutama terhadap UU No. 20/2003 

tentang Sisdiknas. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan komponen 

penting yang seharusnya menjadi landasan analisis kritis dalam penyusunan peta jalan sebagai implementasi dari Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang PUG, yang sayangnya tidak terlihat dalam draft yang ada. Dalam memastikan standar pendidikan yang akan dicapai sebagai output dan outcome pembangunan di bidang pendidikan, BSNP menjadi salah satu komponen penting yang harus dilibatkan karena memiliki tanggung jawab bersama dalam pengembangan standar pendidikan sesuai amanat PP No. 19/2005, selain lembaga-lembaga agama dan keagamaan yang selama ini telah memainkan peran penting dalam pendidikan bangsa di Indonesia.


Pendidikan Agama, Moral dan Pembentukan karakter berbudaya 

dalam Konsep Peta Jalan Kemendikbud RI

Desain peta jalan pendidikan yang telah dirancang oleh Kemendikbud menunjukkan adanya pemikiran progresif dan transformatif dalam desain pendidikan Indonesia ke depan. Draft Peta Jalan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempertimbangkan dan menyesuaikan 4 perubahan yang terjadi, baik di tingkat nasional maupun global, yaitu 1) perekonomian Indonesia yang berubah, 2) Perubahan Sosiokultural dan Demografi Indonesia, 3) Gambaran pasar Kerja Indonesia yang berbeda-beda, 

dan 4) visi Indonesia 2045. Dari aspek-aspek tersebut, terlihat bahwa orientasi 

pendidikan mengarah pada bagaimana SDM Indonesia mampu merespon 

perubahan yang cepat dan dinamis dan menjadi SDM berdaya saing yang 

mampu mengisi pasar dunia kerja. Dalam konteks ini, pendidikan yang 

berkemajuan berorientasi pada aspek eksternal dari diri SDM Indonesia ke 

depan. Untuk menyempurnakan desain peta jalan pendidikan ini, perhatian terhadap penguatan internal yang dapat menjadi kekuatan dan benteng utama perlu ditambahkan. Kebutuhan terhadap nilai-nilai spiritualitas yang diperoleh melalui pendidikan agama, moral dan pembentukan karakter berbudaya belum cukup kuat terefleksi dalam desain peta jalan


Pendidikan Kemendikbud. Pendidikan Agama, Merdeka Belajar, dan Tantangan Ke Depan

Merdeka Belajar yang dikembangkan dalam peta jalan kemendikbud menginovasi proses-proses pendidikan di ranah praktisi secara fundamental. 

Mengubah pola pendidikan dengan standar yang dikontrol secara ketat 

menjadi lebih dinamis dan berbasis kebutuhan lokal. Di satu sisi, perubahan strategi pendidikan ini menjadi jawaban atas kesenjangan kurikulum nasional 

dengan kebutuhan kehidupan dan penghidupan di tingkat lokal, namun di sisi lain membuka kerentanan baru terhadap pendidikan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, berjalan berlawanan dengan prinsip beragama yang moderat, serta berpeluang menjadi kekuatan baru bagi tumbuh suburnya 

radikalisme dan ekstremisme. Keleluasaan pendidik dalam menerapkan kurikulum dengan tolok ukur pada analisis kritis dapat menjadi bumerang terhadap wajah baru lulusan SDM Indonesia ke depan. Kebijakan merdeka belajar yang memberi ruang yang cukup luas pada peran-peran masyarakat dan dunia usaha menjadikan dilemma baru bagi otonomi pendidikan di masa depan. Peran masyarakat memang penting dan sangat menentukan keberhasilan pendidikan, namun intervensi peran masyarakat yang terlalu dalam dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat beresiko menyulitkan capaian standar pendidikan; dan (seakan-akan) menegasikan otonomi dan kapasitas para praktisi pendidikan dalam menjalankan peran dan fungsinya. Kebijakan pendidikan selaiknya lebih mengapresiasi peran-peran masyarakat sebagai 

penyelenggara pendidikan dengan pemenuhan kelayakan fasilitas dan 

apresiasi kinerja lembaga pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab negara

sepenuhnya. Pelibatan dunia usaha diakui penting dalam pendidikan, terutama di bidang pendidikan vokasi, namun penting diatur ambang batas peran dunia usaha agar lembaga pendidikan tidak menjadi (semacam) pabrik yang berorientasi memenuhi kepentingan dunia usaha semata. 


Peluang Implementasi Konsep Peta Jalan Pendidikan

LP Maarif NU sebagai lembaga pendidikan di bawah organisasi keagamaan. Jam’iyyah Nahdlatul Ulama memahami bahwa draft peta jalan pendidikan 

yang telah disusun memuat cita-cita besar yang inovatif dan transformatif. 

Akan tetapi, konsep merdeka belajar dalam desain Peta Jalan Pendidikan 

masih sulit dibayangkan dapat diterapkan di lembaga pendidikan yang berada dalam naungan NU. Sejumlah indikator yang ada dalam desain peta jalan 

pendidikan ini, seperti kompetensi guru, apresiasi kinerja dan gaji guru, sarana 

prasarana, dan metode pembelajaran yang akan diterapkan menjadi tantangan yang berat bagi satuan pendidikan swasta. Apalagi, akses terhadap sumber daya yang selama ini disediakan pemerintah, belum sepenuhnya dapat diakses oleh satuan pendidikan NU yang mayoritas menfasilitasi pendidikan bagi masyarakat miskin, desa, marginal, dan pinggiran.


Dapat dibayangkan, konsep merdeka belajar dengan seluruh proses 

pembangunan pendidikan di dalamnya akan lebih banyak diakses sekolah-

sekolah negeri, sehingga disparitas layanan pendidikan yang berbasis negeri dan swasta akan semakin lebar dan memprihatinkan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan di Indonesia melalui satuan pendidikan swasta, baik yang berbasis pesantren maupun tidak, sejatinya menjadi jawaban atas belum mampunya negara memenuhi hak pendidikan bangsa Indonesia. Peran penting yang telah dilakukan sejak Indonesia belum merdeka dari penjajah ini tampak belum menjadi kesadaran mendasar pada desain peta jalan pendidikan yang ada. Perhatian negara pada peningkatan kualitas pendidikan dilembaga-lembaga pendidikan yang difasilitasi oleh masyarakat masih sangat rendah dan semakin membuka kesenjangan akses dan layanan pendidikan di tingkat grassroot


Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)


LP Ma’arif NU

Z. Arifin Junaidi – Ketua

Harianto Oghie – Sekretaris

Iklila Muzayyanah




Post Bottom Ad