PANDANGAN PP MUHAMMADIYAH TERHADAP PETA JALAN PENDIDIKAN KEMENDIKBUD RI - BERITA LAMPUNG | SABURAI ONLINE

BERITA LAMPUNG | SABURAI ONLINE

Portal Berita Sai Bumi Ruwa Jurai

Breaking

Post Top Ad

Minggu, 24 Januari 2021

PANDANGAN PP MUHAMMADIYAH TERHADAP PETA JALAN PENDIDIKAN KEMENDIKBUD RI



Jakarta, Senin 25 januari 2021.

Diberitakan sebelumnya, komisi x DPR RI melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU), dengan berbagai ormas keagamaan diantaranya PP Muhammadiyah. Untuk meminta masukan dari Ormas keagamaan terhadap Peta Jalan Pendidikan KEMENDIKBUD RI yang sedang digodog oleh Panitia Kerja (PANJA) komisi x DPR RI (12/1/2021).


PP Muhammadiyah memberikan pandangan secara tertulis dalam  bentuk uraian dan matrixs, sebagaimana berikut ;


Daftar Pertanyaan RDPU

Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X bersama Ormas Keagamaan

Pertanyaan:

1. Bagaimana pandangan pimpinan ormas keagamaan terkait urgensi peta jalan pendidikan?;

2. Bagaimana pandangan ormas keagamaan atas konsep peta jalan pendidikan dalam pendidikan agama, moral dan pembentukan karakter berbudaya?;

3. Bagaimana pandangannya terkait substansi konsep peta jalan pendidikan yang disusun oleh Kemendikbud RI, utamanya mengenai analisa terhadap tantangan pendidikan masa depan dan kebijakan pendidikan dasar, menengah dan kejuruan terkait kebijakan Merdeka Belajar ?

4. Substansi apa saja yang perlu didekonstruksi dalam peta jalan pendidikan?

5. Apakah konsep peta jalan pendidikan bisa diimplementasikan di sekolah yang dibina oleh ormas keagamaan atau sekolah swasta ?

6. Upaya apa yang harus dilakukan dalam kebijakan pendidikan untuk membendung ideologi transnasional ?

7. Sejauh mana peran yang dilakukan ormas terhadap pelaksanaan  penyelenggaraan pendidikan ?


Uraian:

1. Urgensi peta jalan memang penting untuk mematikan kita memiliki arah dan tujuan pendidikan yang pasti. Namun semua ini paerlu selaras dengan UU Sisdiknas yang ada agar tidak ada potensi bertabrakan. Contohnya UU Sisdiknas mengamantkan adanya ujian nasional, namun pada peta jalan ujian nasional ditiadakan atau diganti dengan yang baru. Peta jalan hendaknya lebih bersifat makro dan tidak terlalu teknis, untuk teknis dan detail sebaiknya diterjemahkan di dalam renstra.


2. Kami melihat pendidikan agama, moral dan pembentukan karakter berbudaya harus dalam bentuk holistik-intagratif dalam eko-sistem pendidikan di sekolah. Artinya tidak hanya dalam bentuk ritual dan kognitif, tapi juga dalam bentuk afektif dan psikomotorik. Nilai-nilai luhur keagamaan hendaknya tercermin dalam bentuk living values (nilai yang hidup dan berkembang) dalam eko-sistem pendidikan di sekolah.


3. Terkait substansi konsep peta jalan pendidikan, analiss terhadap tantangan pendidikan masa depan sudah sesuai dengan tantangan kontemporer yang ada dan sudah bayak dibahas oleh berbagai pihak. Terkati konsep Mereka Belajar diterjemahkan sebagai “Pendidikah yang Berkualitas bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, tiga konsep turunannya yaitu ‘Sekolahkan Anak Indonesia” dan “Tidak ada Anak yang Tertinggal” sepertinya tumpeng tindih atau terpaut dengan masalah yang sama yaitu akses pendidikan. Konsep turunan berikutnya yaitu “Dorong Pembeljaran Siswa” terpaut pada kualitas. Initinya ada dua sebenarnya yaitu “akses” dan “kualitas”.  Dua-duanya memang penting, namun akses sepertinya masih menjadi persoalan utama. Ada empat jalan utnik mencapainya yaitu “infrastruktur dan teknologi”, “kebijakan, prosedur dan pendanaan”, “kepemimpinan, masyarakat dan budaya”, dan “Kurikulum, pedagogi dan asesmen”. Yang terakhir terkait asesmen nasional ini masih belum jelas konsepnya, apakah model asesmen seperti ini sudah pernah ada di negara lain, mungkin bisa diberikan contoh yang faktual dan konkrit sebagai lesson learned, agar kita tidak terjebak pada kebijakan trial and error.


4. Beberapa hal yang perlu dekonstruksi dalam peta jalan: Konsep kurikulum, pedagogi dan asesmen. Terkait kurikulkum bahwa guru sebagai pemilik dan pembuat kurikulum, perlu diperjelas sampai sekjauh mana kebebasan yang dimiliki seorang guru dalam mdembuat kurikulum dan bagaiaman peran pemerintah pusat dalam menyiapkan kurikulum nasional yang inklusif dan berazaskan Pancasila. Di era di mama infiltrasi ideologi asing begitu mudahnya masuk dengan kemudahan teknoliogi, perlu kehati-hatian dalam memberikan kebebasan atau kemerdekaan bagi guru untuk membuat kurikulum sendiri. Hal ini berbahaaya ketika guru-guru yang mungkin terpapar ideologi yang bertentangan dengan Pancasila diberikan kemerdekaan untuk membuat kurikulum sendiri. Apalagi asesmen nasional juga masih belum jelas konsepnya dalam mengukur kognifit, afejktif dan psikomotorik siswa. Perlu juga digaribawahi bahwa selain semangat kolaboratif, pada derajat tertentu juga perlu ada semangat kompetisi yang positif agar siswa dapat terpacu untujk meningkat pengetahuan dan keterampilan dan menjadi yang terbaik tanpa menghilangkan sikap welas asih terhadap sesama.


Beberapa masukan untuk dokumen Peta Jalan Pendidikan


a. Perubahan Lingkungan perlu ditambahkan satu poin tentang meningkatnya ancaman bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, angin kencang (Halaman 3).


b. Pemerataan distribusi pendidikan berkualitas seharusnya lebih pada aspek wilayah/geografis, bukan antar jenjang pendidikan (Halaman 16).


c. Berdasarkan data dapodik, ada 18% SD dan SMP yang tidak memiliki akses internet. Tapi di PJP hal 20, ada 40% satuan pendidikan (khususnya jenjang SD) yang tidak memiliki akses internet. Mungkin perlu sinkronisasi/updating data.


d. Kesenjangan pemerintahan yang diangkat pada halaman 20 barangkali lebih tepat diganti dengan Buruknya Tata Kelola. Ketiadaan insentif bagi guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan hasil belajar mengajar kurang tepat untuk dijadikan sebuah isu. Instrumen yang ada (Sertifikasi dan TPG) mestinya menjadi pendorong bagi guru dan kepala sekolah untuk berprestasi, kreatif dan inovatif dalam meningkatkan hasil belajar mengajar.


e. Untuk meningkatkan APK PT hanya ada satu jalan, yaitu menambah daya tampung PT, namun tidak tergambar dengan jelas pembangunan PT baru.


f. Digitalisasi pendidikan di seluruh Indonesia mesti didukung dengan sarana elektronik. Mesti dipetakan siswa yang mampu dan tidak mampu melengkapi diri dengan sarana belajar elektronik. Apakah pemerintah siap menyediakan sarana elektronik bagiseluruh siswa yang tidak mampu. Bila tidak dilakukan, maka akan semakin memperbesar kesenjangan akses pendidikan antara siswa miskin dengan siswa kaya.


5. Konsep peta jalan dimungkinkan diimplemetasikan oleh sekolah yang dibina ormas keagamaan sepanjang nilai-nilai keagamaan tetap hidup dan berkembang di eko-sistem sekolah yang menjadi binaannya sesuai kebijakan yang ditetaplan ormas keagamaan terkait.


6. Upaya yang perlu dilakukan dalam kebijakan pendidikan dalam membendung ideologi transnaional adalah dengan memperkuat ideologi Pancasila dalam setiap aspek eko-sistem pendidikan. Bagi Muhammadiyah, dalam Muktamar ke 47 tahun 2015 di Makassar, Muhammadiyah menetapkan negara Pancasila sebagai Darul ‘Ahdi wa Syahadah. Muhammadiyah berpendapat bahwa NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah bentuk negara yang ideal dan karenanya harus dipertahankan. Muhammadiyah sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat dan bangsa Indonesia berusaha mewujudkan Indonesia yang berkemajuan sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945. Dalam kehidupan antar umat beragama, perlu dicari kalimatun sawa’ yaitu persamaan-persamaan untuk memelihara kondisi kebangsaan yang kondusif, semangat persamaan ini juga perlu ditanamkan di sekolah.


        Muhammadiyah terus berperan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan kurang lebih 30.000 satuan pendidikan pra-sekolah dan pendidikan dasar dan. menengah yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Artinya peran ormas dalam pendidikan cukup signifikan, karena itu perlu bagi pemerintah untuk memberikan support bagi peningkatan mutu sekolah/madrasah yang dibina masyarakat karena peran mereka yang selama ini membantu penerintah di dunia pendidikan. Muhammadiyah juga mengenbangan pendidikan yang inkusif dan berkemajuan. Sebagai contoh satuan-satuan pendidikan Muhammadiyah di Indonesia bagian Timur sebagian besar  dihadiri oleh peserta didik non-Muslim dan sduah banyak alumninya yangh menjadi pemimpin di daerah masing-masing.


MATIKS TELAAH SINGKAT

TENTANG PETA JALAN PENDIDIKAN INDONESIA 2020-2035

Peta Jalan Sistem Pendidikan 2020-2035 dan keterangan/komentar

1. MERDEKA BELAJAR: Perubahan untuk menciptakan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia (hal. 31)


a.       Infrastruktur dan Teknologi


b.       Kebijakan, prosedur dan pendanaan


c.        Kepemimpinan, masyarakat dan budaya


d.       Kurikulum, Pedagogi dan Asesmen


keterangan/komentar : 

a.  Dalam poin (b) kebijakan, prosedur dan pendanaan, terdapat satu hal yang baru yaitu Otonomi Satuan Pendidikan. Otonomi dalam pendidikan sebelumnya telah dilakukan di jenjang pendidikan tinggi yang dikukuhkan dengan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

b. Satu hal yang perlu dicatat adalah, pada kisaran tahun 2014 (dan hingga sekarang), otonomiperguruan tinggi justru memunculkan masalah baru, yaitu mahalnya biaya pendidikan tinggi. Untuk itu perlu dilakukan kajian komprehensif bila otonomi pendidikan diberlakukan ke seluruh jenjang maka faktor standarisasi biaya dan mutu harus menjadi fokus prioritas.

c.  Otonomi pendidikan menuntut setiap satuan pendidikan harus memiliki tenaga tata kelola yang handal untuk memastikan bahwa pengelolaan bidang non-akademik dapat berjalan dengan optimal. Catatn: hingga saat ini tidak tersedia jabatan Tata Usaha di jenjang SD. Selama ini yang melakukan tugas-tugas administrasi di SD adalah guru-guru (sebagian besar guru honorer). Penyelesaian guru honorer melalui formasi PPPK mungkin bisa mengatasi isu pemenuhan jumlah dan kesejahteraan. Tapi tetap saja membutuhkan waktu agar para guru PPPK siap menghadapi perubahan kebijakan ini.


2. Arahan sistem pendidikan di masa depan (hal.32):

 a. Dukungan dari pemerintah daerah; dan  Infrastruktur yang memadai dan mendukung pembelajaran

 b. Guru sebagai pemilik dan pembuat kurikulum


keterangan/komentar :

a. Komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan menjadi salah satu permasalahan klasik hingga saat ini. Berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud Tahun 2019, dari total 518 kab/kota di Indonesia, hanya 13 kab/kota yang anggaran pendidikannya telah mencapai 20% atau lebih (komposisi APBD Murni > Transfer Daerah). Sementara itu, terdapat 136 kab/kota yang anggaran pendidikannya masih dibawah 10%.

b.  Terkendala faktor pendanaan, implementasi pemenuhan SPM oleh satuan pendidikan menjadi belum maksimal. Pemenuhan infrastruktur pendidikan oleh pemerintah daerah harus terus didorong karena jika hanya mengandalkan DAK Fisik dari pemerintah pusat saja pasti tidak akan dapat meng’cover’ semua kebutuhan. Berdasarkan review DAK Fisik Kemendikbud, pada tahun 2019, terdapat usulan DAK Fisik 2020 dari satuan pendidikan hingga Rp 377 T sedangkan pagu yang tersedia hanya Rp 18 T.

c.  Peta Jalan mengusulkan peran swasta yang lebih besar untuk ikut dalam investasi di sektor pendidikan, termasuk di sekolah negeri. Realitasnya, masyarakat berpersepsi bahwa sekolah negeri tidak boleh melakukan iuran/ pungutan karena ada dana BOS. Dengan demikian perlu kajian mendalam dalam menerapkan konsep public-private partnership di sekolah negeri dalam pemenuhan infrastruktur maupun fasilitas pembelajaran, khususnya di daerah anggaran pendidikan murninya kurang dari 10%.

d.  Perlu kajian mendalam, sosialisasi luas dan simulasi yang terpadu apabila merubah sistem yang berjalan saat ini, dimana kurikulum ditetapkan oleh Kemendikbud beralih kepada guru. Guru diberi kebebasan mengembangkan silabus dan rencana pembelajarannya sendiri akan menjadi dilema dalam penentuan standarisasi.

e.   Salah satu kebijakan Merdeka Belajar yang telah berjalan adalah RPP 1 Lembar yang diluncurkan pada Merdeka Belajar Episode 1. Saat ini, guru-guru yang telah terbiasa ‘didikte’ oleh panduan Kemendikbud malah bingung saat diberikan kebebasan untuk menuliskan RPP mereka dalam 1 halaman. Ini merefleksikan rendahnya kreativitas guru yang berjalan selama.

f.   Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru harus dilaksanakan dengan lebih masif khususnya untuk mendorong guru lebih kreatif. Sehingga bisa mengakomodasi kebutuhan siswa dan potensi yang dimilikinya sesuai kearifan lokal masing-masing. 


3. Arahan Sistem Pendidikan di masa depan: Pedagogi (hal.33)

a.       a. Siswa ikut menentukan kegiatan belajar.

          b. Pengajaran berdasarkan kemampuan siswa.


keterangan/komentar : 

a. Secara akademik, pelibatan siswa dalam menentukan kegiatan belajar dikenal dengan istilah ‘negotiated syllabus’, yaitu salah satu upaya untuk mengakomodasi kebutuhan siswa sehingga kegiatan pembelajaran dapat disesuaikan kembali sesuai dengan berbagai dinamika kebutuhan dan lingkungan.  Tantangannya adalah Negotiated syllabus (NS) ini membutuhkan komunikasi yang baik antara guru dan peserta didik. Ini bermuara pada kreativitas dan komptetensi guru.

b. Konsep NS ini memberikan beberapa manfaat, yakni :

- Dapat meningkatkan motivasi dan komitmen siswa dalam pembelajaran

- Siswa lebih dapat memahami tujuan pembelajaran dan sekaligus memberi dukungan untuk memenuhi tujuan tersebut.

c. Beberapa prakondisi harus dipenuhi:

-  Placement test yang dilakukan pada awal perekrutan siswa baru untuk mengetahui potensi siswa.

-  Mekanisme pembelajaran diterapkan secara proporsional. Dengan demikian membutuhkan tata kelola sekolah yang sistemik dan modern (berorientasi manajemen). Tatakelola di sekolah negeri harus bisa merubah mindset pendidik dan tenaga kependidikannya.


4. Sekolah Penggerak: perkembangan kemajuan pembelajaran disesuaikan dengan pribadi masing-masing (hal. 37)

keterangan/komentar

a. Konsep ini bagus tapi sulit dilaksanakan karena memebutuhkan waktu yang pajang. Merubah fondasi dan kultur yang ada saat ini adalah tantangan terbesarnya.

Apabila poin 3 dapat terselesaikan dalam cepat, maka konsep Sekolah penggerak bisa segera diwujudkan. Saat ini baru sekitar 2.500  sekolah yang terlibat, sementara yang berjalan ada sebanyak lebih dari 250 ribu sekolah jenjang pendidikan dasr hingga menengah.

Post Bottom Ad