Ketua PB PGRI : Penyusunan PJP tidak didasarkan pada kajian akademik yang jelas - BERITA LAMPUNG | SABURAI ONLINE

BERITA LAMPUNG | SABURAI ONLINE

Portal Berita Sai Bumi Ruwa Jurai

Breaking

Post Top Ad

Selasa, 19 Januari 2021

Ketua PB PGRI : Penyusunan PJP tidak didasarkan pada kajian akademik yang jelas

Foto : Syaiful Huda (Ketua DPR-RI Komisi X) dan Prof. Dr Unifa Rosyidi, M.Pd. (Ketua PB PGRI)

Jakarta - (19/1/21) Komisi X DPR RI pada Selasa, 19 Januari 2020 melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Peta Jalan Pendidikan dengan para Pakar, terkait Kajian Konsep Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, kembali diketuai oleh Ketua Komisi X yang selalu dan tidak pernah absen memimpin, H. Syaiful Huda. 


Syaiful mengatakan "Rapat ini dilaksanakan untuk mendengar pandangan, kritik dan saran terhadap peta jalan pendidikan dalam perspektif pengelolaan pendidikan informal/formal dan disabilitas agar Penyusunan Peta Jalan Pendidikan Indonesia selaras dengan kondisi yang terjadi dilapangan".


Pandangan pertama disampaikan perwakilan PGRI yang langsung dihadiri secara daring oleh ketua PB PGRI , Prof. Dr Unifa Rosyidi, M.Pd. Beliau memberikan apresiasi atas telah disusunnya Peta Jalan Pendidikan yang dirancang oleh Kemendikbud RI, selain itu beliau juga memberikan pandangan pedas terkait hal tersebut . Menurut beliau sesuai dengan AD/ART PGRI sejak didirikan memiliki klausul untuk memajukan pendidikan bangsa maka PJP ini kami kaji dengan sangat serius.


"Mohon ijin kalo kami sedikit kritis memandang penyusunan PJP ini, menurut kami penyusunan PJP ini tidak didasarkan pada kajian akademik yang jelas, landasan berfikir filosofis, historis dan yuridis yang telah berkembang lama dan mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia".




Selain pandangan yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Unifa, ada 9 poin pandangan, kritik dan saran yang disampaikan juga, yaitu :

1. Ini penting untuk memahami bangsa Indonesia yang beragam dengan kondisi yang beragam dengan kondisi pendidikan dan masyarakat yang berbeda perlu dijadikan landasan untuk perumusan kebijakan pemerintah, sehingga dapat ditemukan strategi kebijakan yang tepat ke depan. Untuk menjawab keberagaman itu, PJP belum memuat memberikan tekanan pada konsep keadilan dalam kebijakan pelayanan Pendidikan.

2. Kebijakan dalam PJP dirumuskan dengan landasan konsep belum jelas dan kurang berbasis evidence. PJP melahirkan banyak program baru yang terkesan "berserakan", cenderung pragmatis, muncul secara tiba-tiba, langsung ketataran teknis, dengan tidak jelas apa yang ingin dicapai, dan kurang berpijak pada kebijakan kementerian sebelumnya. Akibatnya penerapan kebijakan atau program baru sulit dicapai efisiensi dan efektivitasnya, karena terkesan melompat dan seolah-olah memulai dari titik nol.

3. Belum melihat premis yang jelas, terutama mengenai mutu dan relevansi kebijakan yang tertuang dalam dokumen PJP. untuk memperoleh kebijakan pendidikan nasional yang tepat, bermutu dan aplikabel tidak cukupdengan meniru kebijakan negara lain.

4. PJP melakukan perbandingan antar-negara namun yang dibandingkan itu lebih banyak indikator outputnya ketimbang benchmarking kebijakannya, padahal proses transformasi pendidikan tidak pernah terlepas dari sejarah pemikiran dan kebijakan yang berbeda-beda disetiap negara.

5. Program-program yang telah dikembangkan dalam PJP cenderung bersifat ad-hoc, tidak sistemik dan tidak institusional sehingga ada dijamin keberlanjutannya.

6. PGRI berpendapat premis yang paling tepat dalam PJP adalah perlunya transformasi pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan nasional yang kini terpuruk.

7. Mutu profesional guru tidak datang dengan sendirinya, tetapi ditentukan oleh 4 faktor paling utama, 

8. Indonesia mengalami jebakan mutu pendidikan yang rendah karena terganjal oleh lemahnya pendidikan literasi dan numerasi sebagai instrument bagi siswa agar dapat belajar sepanjang hayat.

9. Kesimpulannya, PJP itu urgen jika semua komponen utama sistem pembelajaran (Standar, Kurikulum, guru & pembelajaran, dan asesmen) dirancang sedemikian rupa sehingga dapat membangun mutu proses belajar siswa. Jika salah satu dari komponen tersebut tidak dirancang secara cermat, maka PJP hampir tidak ada urgensinya sama sekali


Dihadiri juga secara daring oleh Forum PLKP (lembaga Kursus dan Pelatihan), HIMPAUDI (Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini), HIPKI (Himpunan Penyelengara Pelatihan dan Kursus Indonesia), dan tentunya PB PGRI ( Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia ).

Post Bottom Ad