Hetifah ; "Big Data Pariwisata & Ekraf adalah Hal Mutlak" - BERITA LAMPUNG | SABURAI ONLINE

BERITA LAMPUNG | SABURAI ONLINE

Portal Berita Sai Bumi Ruwa Jurai

Breaking

Post Top Ad

Minggu, 24 Januari 2021

Hetifah ; "Big Data Pariwisata & Ekraf adalah Hal Mutlak"


Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI memberikan jawaban tertulis (22 januari 2021), atas pertanyaan lisan Pimpinan dan Anggota komisi x DPR RI pada rapat kerja yang berlangsung 14 januari lalu,  yang juga dihadiri secara langsung oleh Kemenpar&ekonomi kreatif RI yang baru Sandiaga S Uno.


Diantaranya Kemenpar RI memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota DPR RI.

Hetifah Sjaifudian memberikan tanggapan dan pertanyaannya ; pertama, komisi x mendukung penuh pembangunan big data karena meruoakan salah satu kunci untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran sehingga penggunaan anggaran dapat efektif. Namun hal ini butuh berkolaborasi dengan  berbagai pihak, seperti pemuda dan pelaku parekraf harus dilibatkan dalam updating data-data tersebut.


Kedua, komisi x juga mendukung keguatan yang memprioritaskan pengembangan desa wisata, karena potensinya besar, seperti di kaltim yang sebelumnya fokus di pertambangan dan migas, memiliki banyak potensi wisata yang eksotis tapi belum dikenal. Harapan kedepan, gerakan We Love Bali dengan saling berkunjung antar wilayah oleh masyarakay bali juga daoat dilakukan dikalimntan.


Ketiga, setiao desa memiliki data potensi tapi datanya cenderung stagnan, sehingga bisa bekerjaja sama dengan Kemendes atau BPS untuk melakukan profiling dan update informasi dan data potensi desa terkait pariwisata dan ekraf, sehingga pelaksanaan program one village one produck dapat dilakukan dengan tepat.


3 hal itulah yang diulas dan disampaikan Wakil ketua komisi x dari Fraksi Partai Golkar ini dihadapan Menteri baru Salahuddin S. Uno.(14/1/2021).


Menanggapi hal itu Kemenparekraf RI memberikan jawaban secara tertulis (22/1/2021), melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama N. W. Giri Adnyani.


Berikut adalah jawaban tertulis tersebut ; kolaborasi kerja sama intensif update data berbagai pihak telah dilakukan oleh pusat data dan syatem informasi (pusdatin) sejak tahun 2020. Pusdatin telah melelui kegiatan koordinasi dan singkronisasi data pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya di 5 DSP, yaitu danau toba, borobudur, labuan bajo, likuoang, dan mandalika serta telah berkoordinasi dengan dinas pariwisata, badan pelaksana otorita, (BPO) serta stakholder terkait dalam pengumpulan data parekraf yang nantinya akan dikumpulkan dalam database "SATU DATA" yang merupakan bagian big data Kemenparekraf/Baparekrafn selanjutnya akan ada kolaborasi juga antar kedeputian dalam pengelolaan dan updating data parekraf dalam setiap program yang dijalankan. 


Seluruh data dan informasi perihal pariwisata dan ekonomi kreatif diolah secara berkesinambubgan sehingga dapat menghasilkan data dan informasi yang bermanfaat untuk penyusunan kebijakan maupun rencana fasilitasi yang dapat dilakukan oleh Kemenparekraf  sinergi saat ini dibangun dengan berbagai institusi pemerintah baik pusat seperti kemenkiminfo, kemendikbud, badan pusat statistik (BPS), badan nasional penanggulangan bencana (BNSP), dan lainnya serta daerah. Sinergi tersebut diharapkan dapat menghasilkan manfaat bagi aektor pariwisata danekonomi kreatif termasuk pelaku parekraf. Tahun 2021 ini akselerasi pengelolaan data dan informasi tersebut diharapkan semakin meningkat dan arah menuju pembangunan big data dapat terus berjalan.


Pemindahan Ibu kota negara akan memberikan dampak terhadap perekonomian indonesia. Dampak positif yang ditimbulkan adalah adanya penggunaan sumber daya alam potensial yang terkandung di kalimantan timur yang selama ini belum termanfaatkan. Dengan pemanfaatan sumber daya alam potensial tersebut, akan berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan negara. Selain itu dampak positif yang ditimbulkan terkait dengan penurunan kesenjangan pendapatan. Pemindahan ibu kota ke kalimantan timur akan menyebabkan perekonomian lebih terdiversifikasi ke arah sektor yang lebih padat karya, sehingga dapat membantu untuk menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan, baik tingkat regional maupun ditingkat nasional. Dampak positif lainnya yang dapat dirasakan adalah mendorong penibgkatan investasi di provinsi kalimantan timur, khususnya disektor pariwisata. Salah satu bentuk representatif bagi sektor pariwisata dengan adanya IKN yaitu terbukanya peluang kegiatan MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition) yang kemudian menggerakan pola perjalanan wisata kedestinasi wisata sekitarnya. Selain itu, penduduk di IKN mauoun pendatang tentunya akan membutuhkan kegiatan hiburan (leisure) yang berada dalam IKN maupun diwilayah sekitarnya. Sektor pariwisata perlu diperhatikan dalam.pengembangan kawasan baru IKN karena menjadibsalah satu penyumbang peningkatan perekonomian di IKN dan sekitarnya. Untuk mendukung kalimantan timur manjadi calon ibu kota negara baru, Kemenparekraf/Baparekraf telah menyusun kajian pengembangan destinasi pariwisata di provinsi kalimantan timur sebagai salah satu persiapan pengembangan destinasi pariwisata di IKN baru. Kajian ini memuat identifikasi komponen 3A, kebutuhan penunjang pariwisata, analisis dan proyeksi pasar serta indikasi investasi pembangunan destinasi pariwisata kalimantan timur. Kemenparekraf/Baparekraf juga berupaya untuk menerapkan pelaksanaan program We Love bali di destinasi pariwisata lain diwilayah indonesia.


Kemenparekraf/Baparekraf bekerjasama dengan Kemendes dan BPS untuk memberikan profiling, informasi dan data potensi desa terkait pariwisata dan ekraf yang update.

Ditahun 2021, Kemenparekrf cq. Deputi bidang pengembangan destinasi dan infrastruktur telaj melakukan swlf assesment kepada 244 desa wisata kolaborasi dengan asosiasi desa wisata indonesia (ASIDEWI). selain itu sudah dilakukan pemetaan potensi melalui kegiatan pendampingan oleh para trainer.

Post Bottom Ad