GTKHN Provinsi Lampung Anggap Kebijakan CPNS 2021 Diskriminatif dan Melukai Guru Honorer - BERITA LAMPUNG | SABURAI ONLINE

BERITA LAMPUNG | SABURAI ONLINE

Portal Berita Sai Bumi Ruwa Jurai

Breaking

Post Top Ad

Minggu, 03 Januari 2021

GTKHN Provinsi Lampung Anggap Kebijakan CPNS 2021 Diskriminatif dan Melukai Guru Honorer







Bandar Lampung (3/1/2021) - Pengurus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer  Non Kategori 35 Tahun Keatas (GTKHN 35+) Provinsi Lampung akui kecewa atas keputusan pemerintah meniadakan formasi guru untuk CPNS 2021.


Ketua GTKHN Provinsi Lampung Slamet Riyono, S.Pd.SD. mengungkapkan kekecewaanya ketika dihubungi via telepon, Minggu 3 Januari 2021. “seharusnya pemerintah mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari para guru honorer yang ada di daerah, kebijakan dianggap terlalu diskriminatif mengingat terjadi kekurangan tenaga guru dilihat dari jumlah pensiunan setiap tahun yang bertambah, sementara kegiatan belajar masih tetap berlangsung. Harusnya pemerintah melihat guru honorer yang selama ini mengisi kekosongan dan kekurangan tenaga pengajar yang ada di daerah daerah” , Ungkap  Slamet Riyono, S.Pd.SD.


GTKHN yang tersebar di 34 provinsi seluruh Indonesia sudah berupaya melakukan beberapa upaya karena kebijakan tersebut dinilai tidak adil kepada tenaga honorer yang telah lama mengabdikan dirinya kepada negara.


“Kami mempertanyakan dimana letak sila kelima dari Pancasila yang tidak pernah kami rasakan, dari awal kami sudah beraudiensi dengan perwakilan kami di komisi X DPR-RI dan DPD-RI, kami sudah pernah melayangkan surat permohonan RDPU dengan kementerian pendidikan dan melalui komisi X kami sudah meminta untuk difasilitasi untuk bisa RDPU lintas komisi. Harapannya pemerintah mau mendengar masukan dari kami selaku tenaga pengajar jika mau melihat kualitas pendidikan lebih baik. Pemerintah menginginkan kualitas pendidikan lebih baik tapi tidak memperhatikan kesejahteraan kami selama bertahun tahun" ungkap ketua GTHKN Provinsi Lampung.



“Ada pesan khusus untuk pemerintah jika akan mengambil keputusan atau kebijakan kebijakan yang berkaitan dengan guru honorer, jangan lupakan warisan nenek moyang dan warisan luhur, dari situ sejarah pun tidak pernah mengingkari keberadaan guru honorer sejak era presiden Suharto sampai dengan era SBY, jika kebijakan ini masih bisa diubah tolong untuk dirubah.” Tambah Slamet Riyono, S.Pd.SD.


Diakhir percakapan Ketua GTKHN Provinsi Lampung menutup dengan pesan mendalam,

“Untuk mereka mereka yang berada di pusat saya hanya Ingin menyampaikan guru memang bukan orang yang hebat, tapi dari tangan guru lah lahir sosok orang orang hebat. Sekarang kami hanya tinggal berharap kepada perwakilan kami yang ada di pusat untuk menyuarakan aspirasi kami. Kami juga sangat ingin bertemu dengan bapak presiden joko widodo jika diberikan kesempatan untuk mngungkapkan keluh kesah kami secara langsung.”


Dikesempatan yang lain Anggota komisi X DPR RI dapil lampung 1, Dr. H. Muhammad Kadafi, SH

,MH., menyampaikan ; kami menolak wacana penghapusan CPNS dalam seleksi ASN. kami berharap hal itu baru rencana bukan keputusan pemerintah. dan jika masih wacana harap hal itu segera dicabut, dan jika sudah ditetapkan juga sebaiknya dicabut. Skema pekerja pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebenarnya kurang tepat dengan skema itu bagi para guru. Dengan skema ini mereka setiap tahun harus dievaluasi dan sewaktu waktu mendapatkan pemutusan hubungan kerja jika dinilai tidak mumpuni.




Jika saat ini ada rencana rekruitmen sejuta guru honorer dengan skema PPPK harus dibaca sebagai upaya terobosan perbaikan nasib bagi jutaan guru honorer yang lama terkatung-katung nasibnya karena tak kunjung diangkat sebagai PNS oleh negara. Dan hal itu sebaiknya jangan dijadikan alasan oleh pemerintah untuk legitimasi menutup jalur PNS bagi para guru. Tutur Kadafi yang juga mantan Rektor Universitas Malahayati ini.

Post Bottom Ad