Djohan (Wawalkot Metro), dukung Perjuangan GTKHNK 35+ jadi PNS - BERITA LAMPUNG | SABURAI ONLINE

BERITA LAMPUNG | SABURAI ONLINE

Portal Berita Sai Bumi Ruwa Jurai

Breaking

Post Top Ad

Rabu, 20 Januari 2021

Djohan (Wawalkot Metro), dukung Perjuangan GTKHNK 35+ jadi PNS


Bandar Lampung - (20/1/2021) Gema Perjuangan diplomasi GTKHNK35+ Nasional mendapat tempat tersendiri di hati Wakil Walikota Metro. Gigihnya pejuang NIP ini mengingatkan beliau pada kegigihannya meraih cita-cita semasa muda dulu. Perbincangan kurang lebih dua jam antara Defi Meliyana, S.Pd selaku wakil ketua GTKHNK35+ Nasional bersama Wakil Walikota Metro Djohan, SE, MM, di Kantor Dinas Walikota Metro mengupas beberapa poin. Pak Djohan berpesan bahwa memperjuangkan NIP butuh kekompakan honorer dari Sabang sampai Merauke, bersinergi dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah sehingga di perhitungkan oleh pemerintah pusat. Perjuangan NIP ini sangat tidak mudah namun bukan hal yang mustahil jika dilakukan dengan strategi  yang tepat, ujar Wawalkot Metro yang memulai jabatan karirnya di pemerintahan kota Metro sejak tahun 2005.


NIP  yang diperjuangkan GTKHNK35+ harus diperhitungkan dulu kesiapan anggaran keuangannya, sehingga bisa dipetakan berapa berapa kuota yang bisa di usulkan dan sudah sesuaikah dengan kebutuhan. Kalkulasi estimasi tersebut harus di perhitungkan secara cermat agar tidak menimbulkan masalah baru setelah  di eksekusi proses pengangkatan  PNS bagi GTKHNK35+, ujar pak Djohan.


Wakil ketua GTKHNK35+ menimpali bahwa jika pemerintah menyatakan  anggaran negara sudah siap untuk rekrutmen PPPK tahun 2021 ini, kenapa tidak dialihkan saja untuk mengangkat GTKHNK35+ menjadi PNS yang notabene PPPK itu sama hak dan kewajibannya dengan PNS kecuali terkait tunjangan pensiun.


Menurut Pak Djohan Guru sebagai agen perubahan dinilai tidak pas jika diapresiasi pemerintah hanya dengan PPPK. Dalam konteks ini negara harus hadir secara utuh untuk memberi keadilan dan perlakuan adil demi terciptanya keadilan sosial bagi kehidupan dan martabat honorer. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan penentu kebijakan sudah seharusnya bersedia melihat kondisi real di lapangan yang di alami honorer setiap harinya. Pemerintah tidak boleh mengambil kebijakan dari kaca mata dan laporan sepihak dari staf pemerintahan saja, tapi harus duduk bersama untuk mendengar langsung aspirasi hononer.  Negara tidak boleh arogan, sebaliknya mengayomi dan legowo menyikapi keterbatasan pemerintah sendiri sehingga butuh masukan dari GTKHNK35+ sebagai obyek dan subyek di lapangan.


Wakil walikota senior ini juga menyatakan bahwa pemerintah harus fleksibel menyikapi dinamika yang ada. Perubahan adalah sebuah keniscayaan, maka manakala sebuah kebijakan di nilai sudah tidak sesuai untuk diterapkan di masa terkini, maka seyogyanya di adakan sebuah perubahan kebijakan yang bisa mengakomodir nilai2 keadilan, kemanusiaan demi terciptanya kesejahteraan.


Wakil ketua GTKHNK35+ Nasional Defi Meliyana juga berpendapat bahwa perubahan kebijakan adalah sebuah terobosan urgen sehingga diperlukan pemikir-pemikir nasional yang kompeten agar mampu menciptakan sebuah konsep perubahan sistem pendidikan nasional menyeluruh. Dengan adanya sistem pendidikan nasional yang baik dan sesuai dengan kondisi Indonesia, maka kemajuan pendidikan di indonesia akan tampak pada kemajuan SDM. Naiknya mutu SDM Indonesia ini akan berbanding signifikan dengan meningkatnya citra baik guru Indonesia terkhusus GTKHNK35+.  Marwah GURU sebagai garda terdepan agen perubahan harus dikembalikan ke tempatnya semula. Kemerosotan SDM Indonesia tidaklah terlepas dari kondisi guru yang kehidupannya tidak sejahtera, sehingga saat menjalankan tupoksi dalam kapasitasnya sebagai guru menjadi tidak maksimal.


Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanat UUD 1945 yang harus diwujudkan oleh segenap elemen bangsa, namun pemerintah harus memprioritaskan kesejahteraan gurunya terkhusus GTKHNK35+ yang notabene sudah teruji kompetensinya, dedikasinya, totalitas dan loyalitasnya selama belasan hingga puluhan tahun mengabdi di sekolah milik pemerintah dengan gaji yang jauh dari kata layak karena semangatnya adalah merdeka dari buta huruf. Jika benar GTKHNK35+ adalah guru tidak bermutu, maka bagaimana bisa mencetak generasi  yang saat ini sudah sukses dengan beragam profesi dengan gaji puluhan juta sementara guru yang mengajarinya menulis dan membaca masih berstatus honorer yang tidak diakui keberadaannya dengan upah yang lebih kecil dari buruh.


Diakhir percakapan pak Djohan berpesan, negara ini akan bangkit dari keterpurukan dan guru akan sejahtera jika semua elemen bangsa memulai untuk berkehidupan dengan jujur dan amanah. Wakil ketua GTKHNK35+ menutup percakapan dengan menyatakan optimismenya bahwa honorer akan merdeka dan mutu pendidikan akan meningkat.


Seperti diberitakan sebelumnya Komisi X telah melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan para ahli dan stakeholder dalam bidang keguruan dan pendidikan salah satunya GTKHNK35+, dalam RDP tersebut para stakeholder menolak diadakannya pelaksanaan PPPK karena dianggap kebijakan setengah hati dari pemerintah.


Kemudian, senada dengan apa yang dikatakan oleh Wakil Walikota Metro, Anggota Komisi X Dapil Lampung I dari Fraksi PKB DR H Muhammad Kadafi SH MH mendukung pergerakan dan perjuangan yang dilakukan oleh GTKHNK35+ untuk diangkat sebagai PNS melalui Keppres tanpa tes, dan meminta Kemendikbud segera menyelesaikan persoalan ini dengan langkah konkrit juga tidak beerlarut-larut.

Post Bottom Ad