"Demi Keadilan Sosial, GTKHNK 35+ Tuntut Kepres PNS" - BERITA LAMPUNG | SABURAI ONLINE

BERITA LAMPUNG | SABURAI ONLINE

Portal Berita Sai Bumi Ruwa Jurai

Breaking

Post Top Ad

Rabu, 13 Januari 2021

"Demi Keadilan Sosial, GTKHNK 35+ Tuntut Kepres PNS"

 





Foto : Defi Meliyana (Guru Honorer 20 Tahun SDN 5 Metro Selatan, Kota Metro, Wakil Ketua GTHKN 35+ Nasional).

Jakarta - (14/1/2021) Setelah melakukan RDPU secara daring dengan komisi X DPR RI (13/1/2021), Wakil Ketua DPP GTKHNK 35+ Defi Meliyana, S. Pd., berharap komisi X membentuk PANSUS agar persoalan ini tertangani secara serius dan disampaikan ke Presiden RI. tutur Guru SD N 5 metro selatan, kota metro, provinsi lampung ini via whatsapp ke redaksi saburai.online.


Fakta yang ada menurut kajian akademik kami setidaknya ada beberapa hal yang menjadi realita kondisi guru honorer di tanah air ini,

Pertama ada 180.000 GTK Honorer usia 35 ke atas di sekolah negeri diseluruh indonesia, 

Kedua masa pengabdian 5-30 tahun (honor abadi), 

Ketiga 75% berijazah S1(semua jurusan) 25% berijazah non S1 (khususnya di daerah 3T), 

Keempat beban kerja melebihi PNS (mengampu beberapa MAPEL (mata pelajaran) sekaligus, mengajar sekaligus tugas tambahan lain, menggantikan beberapa PNS), 

Kelima Rasio Rombel+Mapel : ASN = 2 : 1 maka dibutuhkan GTK honorer setidaknya 1 orang untuk mengisi kekosongan ASN di sekolah negeri.

Keenam Rasio jumlah murid : ASN = 23 : 1 namun kondisi ini menjadi tidak ideal ketika persebaran guru yang tidak merata, khususnya didaerah 3T.

Ketujuh Keragaman kondisi Geografis antar wilayah di indonesia menjadi tidak ideal jika kurikulum dan regulasinya diseragamkan regulatornya. 

Kedelapan Ketimpangan nominal honor yang diterima mulai dari Rp. 0, - s.d Rp. 500.000, - perbulan yang dibayarkan per 3 bulan murni dari dana BOS.

Kesembilan dana tunjangan diluar dana BOS beragam ada yang difasilitasi mulai dari Rp. 75.000,- perbulan, namun lebih banyak yang tidak memperoleh tunjangan. 

Kesepuluh Jaminan perlindungan profesi nyaris tidak ada, penilaian kinerja GTK atas dasar asumsi subjektif atasannya, sehingga rawan di PHK.

Kesebelas Ada disklasifikasi antara honorer Guru dan Tenaga Kependidikan (kemdikbud); guru honorer kemdikbud (sekolah negeri)  dan kemenag (sekolah agama negeri), sehingga tidak semua terakomodir dalam link verval ijazah, padahal datanya nyata dalam dapodik dan SIAGA

Keduabelas Ada diskriminasi yang menyakiti psikologis honorer ketika dipertajam dengan istilah PNS dan Non PNS sementara beban kerja sama tapi apresiasinya beda

Ketigabelas Miris ketika GTK Honorer selalu dibawah intimidasi atasannya karena statusnya hanyalah honorer, sementara regulasi yang ada hanya berlaku bagi ASN. Honorer nyata adanya, tapi eksistensinya tak pernah diakui dan diapresiasi apalagi dilindungi

Keempatbelas Kelalaian pemerintah membuka kran CPNS pada tahun 2019 menyakiti honorer yang sudah tersandera moratorium, dan saat ini telah memperoleh NIP sudah menggeser posisi honorer di sekolah negeri

Kelimabelas Pemerintah hanya fokus pada kesejahteraan PNS dengan bombardir sertifikasi, dan menutup mata pada honorer yang justru lebih layak menerima sertifikasi tersebut namun dipersulit dengan aturan NUPTK, PPG dan tidak ada dukungan kepala daerah terkait SK Honorer

Keenambelas Iming-iming PPPK juga menciderai GTK honorer karena regulasinya tetap tidak berpihak pada jaminan status kepegawaian dan kesejahteraan honorer khususnya GTKHNK35+ karena melalui seleksi umum dan masa kerja dikontrak

Ketujuhbelas Iming-iming 50% dana BOS untuk mbiayai gaji honorer pun hanya isapan jempol alias wacana di atas kertas dengan alasan segala sesuatunya dikembalikan pada kebijakan sekolah (regulasi setengah hati kemdikbud)

Kedelapanbelas Pemerintah bermain drama dengan menuntut Guru honorer harus S1 tapi upahnya sebagai honorer tidak sebanding dengan gelar sarjananya, bahkan mendiskreditkan Guru honorer Non S1 tidak kompeten tanpa memberi solusi dan memfasilitasi bagaimana membuat Guru honorer berkompeten

Kesembilanbelas Pemerintah membuka kran CPNS tanpa menyelesaikan masalah Guru honorer yang sudah mengabdi lama padahal usianya sudah di ambang batas, sementara CPNS baru belum teruji kapabilitas, totalitas dan loyalitasnya bekerja di daerah

Keduapuluh GTK Honorer disandera hukum Moratorium yang seharusnya melindungi warga negara, yaitu SE MENDAGRI 814.1/169/SJ tertanggal 10 januari 2013.


Foto : Penyerahan Naskah Akademik GTHKN 35+ Provinsi Lampung Kepada DPR RI Komisi X Muhammad Kadafi.

SE MENDAGRI tersebut melanggar keadilan yang dijamin dalam regulasi berikut :

1. UU Guru dan Dosen no 14/2015 pada pasal 24 (1,2,3)

2. PP nomor 74/2008 Tentang Guru, direvisi pada PP no 19/2017 pasal 59 (3)

3. PERMENDIKBUD No 10/2017 tentang perlindungan GTK.


Regulasi penerbitan NUPTK menjadi dilema dan polemik bagi GTK honorer dengan terbitnya SURAT DIRJEND GTK Nomor 14652/B.B2/PR/2015 dan Peraturan SEKJEND KEMENDIKBUD No 1/2018

Mirisnya apresiasi terhadap GTK honorer bahkan tidak dijamin oleh regulasi PPPK, dalam UU ASN No 5/2014 yang mematahkan argumentasi dalam PP No 48/2005 juncto PP No 56/2012.

Atas dasar fakta DIM tersebut lahirlah forum GTKHNL 35+ yang memperjuangkan Kepres PNS dengan dasar telaah regulasi aspek yuridis berikut ini :


1. Pancasila Sila ke-2 dan ke-5

2. UUD 1945, pasal 27 (1,2), pasal ²8 A, B (2), C (2), D (1,2), E (2), G (1), H (2), 1 (2)

Pasal 31 (4)

Pasal 34 (1,2)

3. UU SISDIKNAS Nomor 20/2003 pasal 1

4. UU Guru dan Dosen Nomor 14/2015 pasal 1, 2, 4


Daftar regulasi diatas seharusnya bisa menjamin dan melindungi profesi GTK honorer karena HONORER adalah warga negara indonesia yang sah secara hukum.

Telaah regulasi aspek yurisprudensi atas tuntutan GTKHNK 35+ Sebagai berikut :

1. PP No. 45/2007 tentang pengangkatan Sekdes menjadi PNS (masa SBY)

2. PP No 56/2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS (masa SBY)

3. Kepres PNS No 25/2018 tentang Jabatan Dokter, Dokter gigi, dan Bidan sebagai jabatan tertentu menjadi PNS (masa Jokowi).


Negara tidak akan bangkrut jika konsisten ingin menjamin perlindungan atas profesi GTK Honorer menjadi PNS agar kesejahteraan meningkat,  atas dasar asumsi estimasi kalkulasi APBN 2020.

Dengan asumsi mengantikan quota PNS pensiun 391.535.,maka diisi oleh eks K2 51.000 dan GTKHNK 35+ 265.535., dengn posisi golongan III/a, maka pemerintah hanya butuh 2,5% dari anggaran pendidikan dalam APBN yaitu 13 T dari total 508,1 T (20% APBN). 

sekali lagi hanya tergantung ittikad baik pemerintah pada warga negaranya yang bernama GTK Honorer untuk diangkat sebagai PNS.


Foto : Pengurus GTHKN 35+ 15 Kab/Kota Se-Provinsi Lampung Bersama Anggota Komisi X DPR-RI Dapil Lampung 1 Dari FPKB, Muhammad Kadafi.

Peluang Kepres PNS seharusnya menjadi agenda utama pemerintah dengan ittikad baiknya sebagai penebus dosa atas kelalaiannya puluhan tahun mengabaikan  pengabdian PAHLAWAN TANPA TANDA JASA se-Nusantara, meski harus melakukan DISKRESI atas regulasi yang ada.

Bukankah indonesia ini Pancasila, dasar negara ini dibangun atas dasar Ketuhanan, maka adalah hukum yang dibuat negara ini yang lebih tinggi dari hukum Tuhan yang menjunjung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia dalam menjalankan amanat UUD 1945, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tercinta ini.

Kami GTKHNK 35+ Memohon dengan segala kerendahan hati Sang Presiden RI membuka mata hatinya, agar bisa melihat kami adalah manusia yang harus dimanusiakan, diberi keadilan dan diperlakukan adil. Kami adalah anak negeri ini, kami cinta NKRI, kenapa kami di swastanisasi dengan kebijakan PPPK.


Begitu Realis yang dikirimkan  oleh Defi Meliyana (40 tahun), Guru Honorer (20 tahun) di SD N 5 metro.selatan, kota metro, Propinsi Lampung, yang juga Wakil Ketua DPP GTKHNK 35+ Nasional.

Post Bottom Ad