Dede Yusuf ; "Start-up Mestinya Bisa Akses Bantuan" - BERITA LAMPUNG | SABURAI ONLINE

BERITA LAMPUNG | SABURAI ONLINE

Portal Berita Sai Bumi Ruwa Jurai

Breaking

Post Top Ad

Minggu, 24 Januari 2021

Dede Yusuf ; "Start-up Mestinya Bisa Akses Bantuan"


Jakarta - (24/1/2021)
Kemenparekraf/Baparekraf memberikan jawaban tertulis (22/1/2021) atas pertanyaan dan ulasan lisan pimpinan dan anggota komisi X DPR RI pada rapat kerja yang berlangsung (14/1/2021) lalu, yang juga dihadiri secara langsung oleh Menparekraf RI yang baru Sandiaga S. Uno.


Kemenparekraf memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan ulasan anggota komisi x tersebut (22/1/2021), diantarnya tanggapan terhadap ulasan Wakil Ketua komisi x Dede Yusuf Macan Affendi.


Saat rapat kerja Dede Yusuf memberikan ulasannya ; saya akan mendukung kebijakan Menparekraf dalam konteks mengembangkan sektor parekraf. Hampir setahun para seniman sangat terpuruk. Para seniman musik, angklung, tari, dll tidak bisa tampil dan kolaps sehingga banyak artis membuat youtube karena kedepan mau tidak mau harus bertarnaformasi ke digital. Semua bantuan Kemenparekraf bagus, baik, dan anggarannya besar tapi ternyata sangat sulit mendapatkan bantuan tersebut karena terbentur aturan. Aturan terlalu rigid sehingga yang dapat memperoleh bantuan hanya orang yang sama. Masukannya adalah aturan jangan terlalu detail supaya bisa diakses oleh startup.


Untuk bisa mendorong perfilman nasional, salah satunya adalah bioskop daerah, karena jika hanya bisa tayang dijaringan bioskop besar (XXI, CGV, Blitz,dll) yang ada saat ini harus bersaing ketat dengan film asing. Oleh karena itu perlu diperjuangkan bioskop daerah. Apabila satu kab/kota memiliki minimal 1 atau 2 bioskop, jika ada 450 kab/kota yang memiliki bioskop maka akan ada penambahan 450 hingga 1000 layar.


Memanggapi ulasan dan pertanyaan dari Dede Yusuf tersebut Kemenparekraf melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama N. W. Giri Adnyani membetukan jawaban tertulis (22/1/2021), yakni :


Dalam melaksanakan program bantuan pemerintah selama ini kami mengacu/patuh kepada PMK 168/2015 j.o PMK 173/2016 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada kementerian / lembaga.


Proposal bantuan dilakukam seleksi oleh penilai yang profesional sehingga 98% penerima bantuan bukan sebagai penerima yang sudah pernah dapat bantuan.


Menjadi pertimbangan ketika melakukan review untuk 2022 terkait masukan aturan yang terlalu detail dan rigid, sejatinya kami mempertimbangkan eksistensi /rekam jejak dari pengusul bantuan, serta tanggungjawab penerima ketika memanfaatkan bantuan yang berasal dari anggaran negara, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban/justifikasi kami ketika dilakukan audit oleh inspektorat, BPKP dan BPK.


memang harus ada formula yang tepat agar bantuan dapat dijangkau oleh seluruh pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif baik dari sisi aturan maupun sasaran pelaku usaha dari bantuan tersebut, dalam hal ini BIP atau bantuan insentif pemerintah memang awalnya diperuntukan bagi para pelaku usaha startup yang sudah siap untuk di scale up usahanya dengan diberi bantuan modal kerja agar dapat meningkatkan kapasitas baik produksi maupun pemasaran, dan diperuntukan bagi pelaku usaha yang baru memulai, maka persyaratannya dan aturannya pun disesuaikan dengan target yang ingin dicapai, untuk dapat lebih menjangkau seluruh pelaku parekraf sebaiknya dibuat suatu program baru mengenai bantuan tersebut dengan syarat yang lebih ringan dan bisa diakses dan dijangkau oleh seluruh pelaku usaha parekraf dan terpisah dari BIP.


Kemenparekraf melalui Direktorat industri kreatif musik, seni pertunjukan dan penerbitan (MSPP) juga memberi insentif kepada pelaku ekraf, yakni program kreatif dari rumah, yang meliputi ngamen dari rumah (sub sektor musik) dan nulis dari rumah (penerbitan). Kegiatan ini memungkinkan para pelaku ekraf di sub sektor tersebut untuk mengirimkan karya mereka dengan format dan mekanisme yang ditentukan  bagi peserta/karya terpilih akan diberikan insentif produksi berupa uang tunai yang besarannya berbeda di masing-masing sub sektor. Pada tahun 2021, Direktorat MSPP akan kembali melakukan kegiatan kraetif dari rumah. Tujuan utama kegiatan ini masih berfokus pada pemberian insentif pelaku ekonomi kreatif diasa pandemi. Dengan melakukan evaluasi di tahun sebelumnya, mekanisme penyelenggaraan kegiatan ini akan ditingkatkan kualitasnya, salah satunya melalui aplikasi (transformasi digital) yang akan mempermudah peserta.


Kemenparekraf/Baparekraf juga telah mengusulkan penyaluran bantuan pemerintah (Banper) untuk pembangunan bioskop di daerah kab/kota yang belum memiliki bioskop atau kekurangan bioskop, menjadi salah satu bagian dari usulan program stimulus ekonomi kreatif dimasa pandemi covid-19. Usulan yang ada adalah sebesar Rp. 3 milyard per bioskop untuk setidaknya 50 kab/kota yang belum memiliki bioskop atau kekurangan bioskop per tahun. 


Bila melihat data 2019, secara rata-rata jumlah penonton per bioskop per tahun adalah hampir 90.000 orang per bioskop atau 21.500 per layar. Diharapkan dengan bioskop baru ini akan menambah jumlah penonton sekitar 4,5juta penonton film per tahun.


Demikian disampaikan oleh Kemenparekraf secara tertulis yang ditanda tangani oleh Sekretris Kementerian N.2. Giri Adnyani (22/1/2021).

Post Bottom Ad