"Argumen KEMENPANRB dimentahkan Aktivis GTKHNK 35+" - BERITA LAMPUNG | SABURAI ONLINE

BERITA LAMPUNG | SABURAI ONLINE

Portal Berita Sai Bumi Ruwa Jurai

Breaking

Post Top Ad

Senin, 18 Januari 2021

"Argumen KEMENPANRB dimentahkan Aktivis GTKHNK 35+"


foto : H. Tjahjo Kumolo, S.H. (MENPANRB-RI) & Defi Meliyana (Wakil Ketua GTKHNK 35+ Nasional)
Jakarta - (17/1/2021).Dalam RDPU komisi x DPR RI dengan Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbud RI, Dirjen Anggaran Kemenkeu RI, Dirjen Bina keuangan Daerah Kemendagri, Dep. Bidang SDM Aparatur KemenPANrb dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, senin (18/1/2021) secara langsung dan virtual, KEMENPAN-RB memberikan paparannya yang terdiri dari beberapa poin, diantaranya adalah menurut kemenpan-rb yang dimentahkan oleh Defi Meliyana, guru honorer yang sudah mengabdi 20 tahun di SDN 5 metro selatan, kota metro, provinsi lampung :


Jika tunjangan disesuaikan dengan tunjangan PNS seperti yang disampaikan Kemenpan-RB,  maka apa salahnya quota khusus bagi GTKHNK 35+ dialihkan dari PPPK menjadi PNS saja.

Jika PPPK diterapkan pada struktural itu tepat karena terkait tupoksinya, tapi guru sebagai garda terdepan pencerdas bangsa apa pantas dikontrak?. Klasifikasi PPPK pusat dan daerah indikator regulasinya apa, bagaimana? 

Jika PPPK dikembalikan kedaerah ini akan menimbulkan potensi masalah yang sangat besar, diantaranya :

1. terbuka praktek KKN, yang berkuasa atas regulasi daerah bisa bermain dengan usulan dan kebutuhan serta penerbitan SK PPPK daerah sesuai kepentingan politiknya, apalagi jika SK itu dibuat per 1 tahun, bisa-bisa guru PPPK hanya akan dimanfaatkan untuk mesin politik setiap kali pilkada daerah. 2. Diskriminasi semakin marak karena honorer saat ini eksistensinya tidak dianggap oleh atasan (PNS-PEMDA), sehingga terkait usulan quota kebutuhan dan penerbitan SK PPPK pasti akan ada intimidasi dan intervensi yang sangat subjektif sesuai kepentingan personal oknum tertentu, baik kepala dinas maupun kepala derah. 3. pada prosesnya ada ambiguitas antara pusat dan daerah, saling lempar tanggungjawab, seperti halnya nasib PPPK tahun 2018-2019.




Klasifikasi PPPK Pusat dan daerah adalah kebijakan / regulasi setengah hati yang sama persis dengan kebijakan KEMENDIKBUD RI terkait 50% anggaran BOS untuk kesejahteraan honorer yang faktanya itu tidak terjadi, karena KEPSEK berdalih itu tidak wajib, sehingga tidak digunakan untuk kesejahteraan guru honorer, dengan dalih ada hal yang lebih penting selain mengurusi honorer.
tetap yang menentukan adalah PNS-PEMDA/KEPSEK dengan tafsir nya sendiri yang ambigu itu.

KEMENPAN RB harus memberikan bukti otentik NIP 50.530 formasi PPPK seleksi 2019 yang sudah di pingpong Kurleb 2 tahun sejak diumumkan..

terkait rekruitmen PPPK yang ditutup per 31 desember 2020 sejumlah 174.077 poin-poin yang harus digaris bawahi adalah beberapa hal berikut : 
1. Berapa jumlah GTKHNK 35+ dalam formasi itu, ada honorer 35-, honorer swasta, ada non honorer yang punya sertifikat pendidik. 2. GTKHNK 35+ harus menjadi prioritas dalam formasi tersebut. 3. Bagaimana dengan nasib rekan-rekan honorer yang tidak difasilitasi VERVAL ijazah yang merupakan link system kemendikbud dalam rekruitmen PPPK 2020. 4. KEMENPAN-RB harus membuka formasi untuk golongan II bagi honorer yang ijazahnya masih non s1. 5. Harus ada regulasi yang memberi fasilitas bagi honorer yang belum s1 agar bisa meningkatkan kompetensinya dan lulus s1 yang murni dari Pempus, sebagai bentuk apresiasi atas kelalaian pempus puluhan tahun, sehingga honorer tidak cukup memiliki biaya, baik karena faktor keuangan ataupun kondisi geografis yang jauh dari kampus. 6. Formasi guru yang dimaksud dalam verval ijazah hanya mengakomodir guru dalam data dapodik Kemendikbud lalu bagaimana dengan guru dari siaga KEMENAG RI. 7. Kenapa harus mempersulit proses bagi honorer sementara dapodik Kemendikbud sudah jelas datanya berapa.



jika skema PPPK dikaji dan di evaluasi dalam waktu 1 tahun, itu sama sekali belum maksimal, jangan jadikan guru yang sudah lama mengabdi sebagai kelinci percobaan. Jika skema PPPK hanya untuk jangka pendek sampai kapan batas waktunya yang pasti, lalu apakah setelah GTKHNK 35+ di PPPK kan masih punya peluang untuk CPNS, apa mungkin satu elemen diakomodir oleh 2 peluang ASN (PPPK-PNS), dalam satu undang-undang yang sama. jangan hanya beralibi bahwa skema PPPK memberi kesempatan kepada GTKHNK 35+, semestinya ini adalah skema yang dibuat pemerintah untuk menebus kelalaiannya karena tidak mensejahterakan guru selama ini, dan secara tegas GTKHNK 35+ adalah prioritas utama. Salah satu kunci utama keberhasilan dunia pendidikan kita adalah guru, sehingga sudah sewajarnya kesejahteraan guru adalah hal utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah, dan jangan menerbitkan regulasi setengah hati, begitu realis yang ditulis oleh Guru Honorer yang sudah mengabdi 20 tahun lebih dan sekarang sudah berumur 40 tahun dari kota metro propinsi lampung, yang juga wakil ketua GTKHNK 35+ Nasional dan guru SDN 5 metro selatan, kota metro, lampung, Defi Meliyana.

Post Bottom Ad