RUU KUHP Tidak Mengekang Kebebasan Pers - BERITA LAMPUNG | SABURAI ONLINE

BERITA LAMPUNG | SABURAI ONLINE

Portal Berita Sai Bumi Ruwa Jurai

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Selasa, 03 September 2019

RUU KUHP Tidak Mengekang Kebebasan Pers

RUU KUHP

JAKARTA – dilansir dari (Lintaslampung.com), RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan disahkan DPR pada 24 September 2019 mendatang menjadi undang-undang tidak mengatur hukum adat.
“RKUHP tidak bisa intervensi terhadap hukum adat yang berlaku di masyarakat karena RKUHP ini dibentuk dengan mengapresiasi kearifan lokal nusantara,” demikian Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi dalam diskusi ‘RUU KUHP dan Kebebasan Pers’ bersama pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (3/9).
Ia mengatakan jika RKHUP ini dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang berkembang di nusantara atau kearifan lokal, yaitu; filsafat Pancasila, Ketuhan Yang Maha Esa, pluralisme, dan faktor eksternal terkait hak-hak asasi manusia (HAM) secara universal.
“Hanya saja tidak sebebas-bebasnya HAM dan demokrasi di Barat. Sebab, demokrasi itu justru tak akan berjalan tanpa adanya ketertiban masyarakat. Bahwa setiap UU itu harus menciptakan ketertiban, kalau tidak berarti gagal,” katanya.
Khusus terkait dengan kebebasan pers, DPR tak mungkin mengekang kebebeasan pers. Demikian pula dengan pasal penghinaan presiden pada pasal 281 KUHP tetap mempertimbangkan faktor-faktor demokrasi dalam konteks Indoensia.
Menurut Abdul Fickar Hajar, khusus terkait pers sebaiknya diselesaikan melalui UU Pokok Pers.
“Kalau tidak, maka RUKHP ini akan menjadi kumpulan hukum pidana secara menyeluruh,” pungkasnya.[*]

Post Bottom Ad